Administrasi Negara

bMunculnya Istilah Hukum Administrasi Negara

Batas antara hukum administrasi negara dan hukum negara sebagaiman yang di jelaskan oleh beberapa pengarang, satu pun tidak ada yang sama. Akan tetapi bila di teliti di dalam membuat batas tersebut, sadar maupun tidak, yang telah diambil sebagai dasar pemikiran adalah bahwa hukum negara mengenai hal pokok : dasar susunan negara, yang langsung mengenai setiap warga negara, sedangkan hukum administri negara yang di hadapi, maka yang terlintas pada pikiran kita ialah peraturan teknis, yang selama kita tidak tersangkut dengan langsung kepadanya, hanya penting buat para ahli saja [1].

Hukum administrasi negara telah berkembang dengan agak tidak teratur, ejalan denga keperluan untuk mengatur satu cabang pekerjaan pemerintahan (n Wajib Militer dan Hukum Kepolisian ),atau berhubung dengan keperluan untuk menyusun sesuatu segi kegiatan manusia (Hukum Perburuhan, Hukum Perikatan). Di bidang tersebut, belakangan ini selain daripada peraturan hukum administrasi negara yang oleh pemerintah diawasi agar orang menaatinya, acapkali terdapat pula peraturan hukum perdata, Namun demikian hukum seperti hukum perburuhan dan hukum perikatan ini biasanya di golongkan sebagai bagian luar biasa hukum administrasi negara.

Sebagai pokok tinjauan kita pilih hukum agraria,hukum pertambangan, dan hukum pencabutan hak atas tanah. Yang kesemuanya penting sekali di indonesia. Selanjutnya suatu kumpulan hukum lagi yang lazim digolongkan dalam hukum perdata, yakni perihal pengakuan dan pembubaran badan hukum.[2]

Masalah nilai dalam studi administrasi haruslah dilihat dalam rangka doktrin pada waktu yang lampau yang menyatakan bahwa politik dan administrasi adalah dua gejala yang dapat di pisahkan. Juga dilihat dalam rangka kecenderungan pada dewasa ini untuk meninggalkan doktrin yang lampau itu. Bagi mereka yang mengakui doktrin yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat di pisahkan, maka masalah nilai tentu tidak akan ada. Menurut tafsiran pada waktu yang lampau soal ini adalah soal politik. Mereka berpendirian bahwa fungsi politik untuk menilai kenyataan yang ada, mencari ikhtiar ikhtiar, dan akhirnya menentukan rangkaian tindakan yang di tujukan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan fungsi administrasi adalah untuk mewujudkan tujuan itu dengan mempergunakan cara cara yang paling ekonomis dan efesien. Pada umum nya perbedaan fungsi politis dan fungsi administratif ini didalam alam pikiran para pengikutnya adalah selaras dengan perbedaan yang terdapat pada alat alat perlengkapan pemerintah dan jabatan jabatan pemerintah. Politik terutama di hubungkan dengan badan legislatif, sedangkan administrasi dihubungkan dengan departemen departemen atau pimpinan pelaksana.

Ilmu hukum administrasi negara ( HAN ) merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang lambat laun menjadi suatu disiplin kerja sama hukum tersendiri. Dikalangan perserikatan bangsa bangsa ( PBB ) dan di kalangan sarjana internasional HAN diklasifikan baik dalam golongan ilmu hukum, maupun dalam ilmu administrasi. Dalam studi ilmu hukum, HAN merupakan salah satu cabang atau bagian hukum yang khusus, dalam ilmu administrasi HAN merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek daripada administrasi, yaitu aspek hukum.[3]

Lapangan Administrasi Negara

Dalam suatu negara humum modern, dimana negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka pada administrasi negara di berikan juga pekerjaan seperti yang di katakan oleh DONNER sebagai pekerjaan “ Menentukan Tugas “ atau “ Taakkstelling” atau “Tugas Politik“, walaupun tugas ini bukanlah merupakan tugas pokok nya, tugas primernya dari administrasi negara, maka sesuai dengan asas “ Negara Hukum “ untuk melakukan tugas ini haruslah di tuangkan ke dalam undang undang dan peraturan peraturan.

Contoh Ketetapan Administrasi Negara

  1. Surat Izin Mengemudi ( SIM )
  2. Akta Perkawinan dan Perceraian
  3. Sertifikat Tanah
  4. Surat Izin Bangunan ( SIB )
  5. Surat Izin Penghunian ( SIP )
  6. Surat Keputusan Pengangkatan ( SK )

Jadi kepada Administrasi negara juga di berikan tugas untuk membentuk undang undang dan peraturan atau istilah hukum nya “ Tugas Legislatif “ dengan melalui “Delegasi”, penyerahan atau perlimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang undang dari badan pembuat undang undang kepada badan administrasi negara, disebut “ Delegasi Perundang Undangan “

Dalam suatu negara hukum modern dengan mengambil ajaran dari DONNER dan yang dapat kita terapkan ke dalam praktek administrasi negara, maka secara kualitatif perbuatan administrasi negara dapat kita bagi kedalam dua bagian yakni,

  1. Perbuatan Membuat Peraturan
  2. Perbuatan Melaksanakan Peraturan

Dalam suatu negara hukum modern lapangan administrasi negara menjadi sangat luas, hal ini di sebabkan karena ikut campur nya pemerintah dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka tugas administrasi negara bertambah pula banyak nya karena harus melayani kebutuhan masyarakat yang tak terhingga banyak nya dan beranekaragam coraknya.

Betapa Luas Tugas Administrasi Negara

Kita dapat mengambil kesimpulan  bahwa bukan hukum yang primair bagi pergaulan manusia, hukum iut bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat belaka untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia di butuhkan kerja sama dan kerja sama ini membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan aturan yang dapat di pegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan paham dan pertikaian.

Dengan demikian dapatlah manusia hidup dengan seksama dan tentram, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan berdasarkan keseragaman dan kontinuitas perlakuan dalam hal hal yang serupa, artinya dalam hal hal yang serupa tidak diadakan perbedaaan perlakuan, yang senantiasa berubah – rubah.[4]

1. Sendi Keahlian

Dengan pembentukan kementrian, maka penyelenggaraan masing masing object van staatszorg ( urusan negara ) ndi serahkan kepada seorang ahli ( menteri ). Kalau melihat pembentukan lima departemen di perancis pada abad ke 16, maka raja mula mula menjalankan semua pekerjaan sendiri, lalu membentuk lima departemen departemen yang masing masing di pimpin oleh seorang mentri, yang merupakan pembantu pembantu dari raja.

Adapun lima departemen tadi ialah

  1. Diplomacie
  2. Defencie
  3. Yusiticie
  4. Financie
  5. Policie

2. Sendi Kedaerahan

Ini berarti perlimpahan kewenangan kewenangan pada instansi instansi di daerah – daerah, yang berada jauh dari pemerintah pusat, yang dapat merupakan :

3. Dekosentrasi

Perlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota, dan camat. Tegasnya perlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

4. Desentralisasi

Pada umumnya ini berarti perlimpahan kewenangan kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan badan otonom yang berada di daerah daerah. Pemerintah di daerah pada dasarnya merupakan suatu administrasi yang kompleks, kompleksitas tersebut dapat dilihat dari segi tujuan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, peralatan / teknologi yang di gunakan, juga siapa klien yang di layani nya dengan ruang lingkup / wilayah kerjanya. Oleh sebab itu, selain di perlukan seni mengatur dan mengelola juga perlu di dukung oleh kemampuan dan keterampilan menerapkan sistem administrasi yang universal. Prinsip prinsip administrasi dan manajemen yang bersifat universal tersebut antara lain efesiensi, efektifitas, produktifitas, dengan menerapkan prinsip prinsip rule of low demokratis, dan berorientasi kepada pelayanan umum masyarakat. [5] Prinsip efesiensi penting mendapatkan perhatian karena dalam penyelenggaraan pemerintah selalu terdapat kecenderungan akan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat, di pihak lain dana dan daya cenderung makin menurun ataupun peningkatan nya tidak seimbang dengan peningkatan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


[1] Mr. W.F. Prins – R. Kosim Adisaputra, Pengantar Ilmu Hukum – Administrasi Negara, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Halaman 3

[2] Ibid, Halaman 20

[3] Benny M. Yunus, SH, Intisari Hukum Administrasi Negara , Bandung, 1980, Halaman 9.

[4] Prof. H. Amran Musliman, SH. Op cit, halaman 35

[5] Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia Cabang Jawa Barat, pemantapan Pelaksanaan Undang Undang tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah, Sinar Baru, Bandung, 1985, halaman 3.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s