Zakat sebagai pendapatan asli daerah

e‘Zakat sebagai pendapatan asli daerah (PAD) adalah khasnya Aceh. Tak ada ketentuan serupa didaerah lain di republik ini. Hal ini diatur dalam pasal 180 ayat (1) huruf d UU nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih diatur dengan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal, Pergub Nomor 60 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Pergub Nomor 55 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penarikan Zakat pada Kas Umum Aceh dan Pergun Nomor 4 tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syari’ah.

Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah. Mantan kepala Baitul Maal Aceh, Amrullah, menyebutkan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Satu sisi, pengelolaan zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada. Dr Mahdi  Syahbandir, dkk yang meneliti Implementasi Zakat sebagai Bagian PAD di Provinsi Aceh tahun 2010 silam menyimpulkan, masalah itu terjadi akibat belum adanya qanun yang mengatur hal itu. Mahdi juga melihat penting diadakan muzakah ulama guna merumuskan ketentuan zakat sebagai pendapatan asli daerah.

Riwayat ketentuan zakat sebagai PAD berawal dari disahkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD, selanjutnya dikukuhkan kembali dalam Nomor 11 tahun 2006 tentang UU Pemerintahan Aceh pasal 180 ayat (1) huruf d. Dengan ketentuan ini meneguhkan peran negara dalam pengelolaan zakat, sebagai bagian pelaksanaan syari’at Islam. Ketentuan lanjutan dapat dilihat pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal pasal 24 ayat (2): semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Maal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Aceh. Demikian juga ketentuan pasal 25 ayat (2): semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Maal Kabupaten/Kota  merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Masalahnya kemudian seperti kata Amirullah, bagaimana ketentuan diatas tidak melahirkan benturan regulasi. Tidak menimbulkan keruwetan dalam membukan zakat sebagai pendapatan asli daerah. Tidak menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat, tidak pula tidak mengurangi indepedensi Baitul Maal sebagai badan amil dan tidak melanggar syari’at Islam tentang zakat.dalam prakteknya zakat sebagai pendapatan asli daerah  belum efektif berlaku pada 23 Baitul Maal Kabupaten/Kota (BMK) seluruh Aceh. Hal ini terjadi akibat belum lengkapnya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota dan masih ada BMK yang ragu-ragu melaksanakannya.”kami tak mau seperti daerah lain yang zakatnya tertahan di BUD dan ada pula yang mencatat penyaluran zakat dengan status hibah.” Kata Kabid Penyaluran BMK Abdya, Dharma Muslim.“kami lengkapi dulu Perbubnya,” katanya.

Ketentuan zakat sebagai PAD telah diatur dengan Perbub Nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Perbub Nomor 1 tahun 2998 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbub Nomor 55 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Zakat pada Kas Umum Aceh dan Perbub Nomor 4 tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syari’ah. Hanya saja aturan ini masih perlu dilengkapi dengan regulasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Ini telah menjadi kesepakatan peserta Raker Baitul Maal se Aceh baaru-baru ini.

Dengan kelengkapan regulasi ini, diharapkan zakat sebagai PAD tidak menjadi senif ke sembilan. Artinya, pengelolaannya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, walaupun telah mengakomodir ketentuan akuntansi pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Zakat mesti dilihat sebagai implementasi syari’at Islam yang berkontribusi bagi keadilan dan kesejahteraan fakir miskin.

Amrullah menyarankan ketentuan zakat sebagai PAD dapat diatur lebih rinci dalam Qanun. Untuk itu perlu di lakukan revisi Qanun Baitul Maal atau seperti saran Mahdi Syahbandir dibuat Qanun khusus yang mengatur lebih rinci zakat sebagai PAD. Selanjutnya dilengkapi dengan Pergub yang dapat berlaku di seluruh Aceh. “Dengan demikian kemelut regulasi dapat di hindari,” kata Amrullah.kelengkapan regulasi di perlukan supaya adanya keseragaman pengelolaan zakat di Aceh, sebab sampai hari ini misalnya Kabupaten Pidie  dan Kabupaten Bireuen belum memungut zakat penghasilan PNS dan karyawan swasta sebagai pendapatan asli daerah.

Padahal dengan ketentuan UUPA dan Qanun Baitul Maal, bupati pada dua daerah tiu dapat bersikap lebih tegas. Jika pendapatan PAD  dari sumber zakat sangat rendah, patut dipertanyakan oleh DPRK setempat kepada bupati. Dengan demikian dengan menghindari kemelut regulasi  diharapkan tidak ada amil zakat yang tersandung masalah hukum kemudian hari. Bermaksud berbuat baik dan berharap mendapat pahal fisabilillah sebagai amil zakat, justru disalahkan karena administrasi zakat tidak beres. Karena itu, amil yang cerdas, adalah amil yang mampu mengintergrasikan ketentuan  syari’at zakat dengan regulasi keuangan pendapatan asli daerah.[1]


[1] Artikel Baitul Maal Aceh, edisi Oktober 2011,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s